ANGGARAN DASAR (AD)

ANGGARAN DASAR (AD)
SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER) WARTAWAN INDONESIA

BAB I
NAMA, BENTUK dan LAMBANG

Pasal 1
Organisasi ini bernama Sekretariat Bersama (Sekber) Wartawan Indonesia, disingkat SWI

Pasal 2
Sekretariat Bersama (Sekber) Wartawan Indonesia berbentuk Perkumpulan

Pasal 3
1. Lambang Perkumpulan adalah mata pena warna hitam, padi kapas dan garis elips berwarna hitam bertuliskan Sekber Wartawan Indonesia warna merah.
2. Makna lambang adalah semangat menjalankan peran dan fungsi pers dalam komitmen,konsekwen, konsistensi dan profesional menggapai maksud dan tujuan Perkumpulan

BAB II
PENDIRIAN, JANGKA WAKTU dan TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4
SWI didirikan oleh 6 (enam) orang pendiri pada tanggal 5 bulan Agustus tahun 2020 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 5
Dewan Pimpinan Pusat SWI berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia, dilengkapi Dewan Pimpinan Wilayah berkedudukan di ibukota Provinsi dan Pimpinan Daerah berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota di wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB III
ASAS, LANDASAN dan SIFAT

Pasal 6
1. Organisasi SWI berasaskan berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) serta amandemen – amandemennya

2. SWI bersifat independen, terbuka dan tidak berafiliasi dengan partai politik.

BAB IV
VISI DAN MISI

Pasal 7
VISI : Terwujudnya Wartawan yang profesional dan
sejahtera
MISI :
1. Memperjuangkan kemerdekaan pers yang bebas dan bertanggungjawab
2. Memperjuangkan hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar dan sesuai fakta
3. Menegakan Pers sebagai pilar keempat demokrasi
4. Mengembangkan komunikasi positif antara pers, masyarakat, dan pemerintah
5. Membangun interaksi komunikasi sosial seluruh elemen bangsa dalam rangka mensukseskan pembangunan Indonesia dalam artian luas
6. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan pemberitaan pers anggota SWI
7. Memberikan pengayoman hukum dan sosial kepada anggota SWI
8. Menjadi LSP (lembaga Sertifikasi profesi) Jurnalistik, terlisensi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)

BAB V
KEGIATAN

Pasal 8
Untuk mencapai Visi dan Misi,Perkumpulan menjalankan kegiatan-kegiatan :
1. Menyelenggarakan kegiatan rutin Sekber Forum membahas isu-isu yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni budaya, lingkungan hidup, dan hukum, sebagai upaya memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi Indonesia
2. Meningkatkan kompetensi wartawan anggota melalui Diklat/Workshop.
3. Menyelenggarakan penerbitan media massa baik media cetak, media online, dan/atau media elektronik;
4. Mendirikan badan usaha – badan usaha;

BAB VI
KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Pasal 9
1. Kekayaan Perkumpulan terdiri dari kekayaan awal yang dihimpun dari iuran para Pendiri, dan dapat ditambah dengan :
a. Iuran Anggota;
b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
c. Wakaf;
d. Hibah;
e. Hibah wasiat; dan
f. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kekayaan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas dipergunakan untuk mencapai visi dan misi serta kegiatan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

3. Untuk dana yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Perkumpulan, wajib disimpan dalam rekening SWI pada bank resmi pemerintah yang ditunjuk oleh Perkumpulan

BAB VII
ANGGOTA DAN ORGAN SWI

Pasal 10
Anggota Perkumpulan adalah orang berprofesi wartawan baik media massa cetak, online, radio atau TV dan masih aktif menjalankan tugas jurnalistik.
Syarat-syarat lain tertuang dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi

Pasal 11
Organ Perkumpulan SWI terdiri :
Musyawarah Nasional (MUNAS) di tingkat Nasional, Musyawarah Wilayah (MUSWIL) di tingkat Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota Musyawarah Daerah(MUSDA
Ketentuan lebih lanjut diatur dalam ART

Pengawas
Pengawas adalah Dewan Etik
Pengawas sekurang-kurangnya terdiri 1 (satu)
orang Ketua dan 4 (empat) orang anggota
Ketentuan lebih lanjut diatur dalam ART
Pengurus
3.1. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari :
3.1.1. Ketua;
3.1.2. Sekretaris;
3.1.3. Bendahara;
3.2. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam ART

BAB VIII
TAHUN BUKU

Pasal 12
Tahun buku Perkumpulan dimulai dari awal bulan Januari
sampai dengan akhir bulan Desember tiap tahun.
Pengurus diwajibkan untuk menyusun secara tertulis
laporan tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
berakhirnya tahun buku.

Pasal 13
Laporan tahunan tersebut memuat sekurang-kurangnya;
laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
laporan perhitungan tahunan keuangan yang terdiri atas neraca akhir tahun buku yang lalu dan penjelasan atas dokumen tersebut;
transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Perkumpulan.
Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus
Dalam hal terdapat anggota Pengurus yang tidak
menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan
harus menyebutkan alasan secara tertulis.
Laporan tahunan dimaksud disahkan oleh Rapat Pleno Anggota secara tertulis.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 14
Perubahan Anggaran Dasar (AD) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan;
Musyawarah Nasional (Munas), yang dihadiri paling
sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah DPW dan DPD;
Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per
tiga) dari seluruhjumlah anggota yang hadir atau
yang diwakili.

Pasal 15
1. Perubahan Anggaran Dasar (AD) Perkumpulan yang meliputi :
a. nama dan tempat kedudukan Perkumpulan;
b. maksud dan tujuan Perkumpulan;
c. kegiatan untuk mencapai tujuan Perkumpulan
d. keanggotaan;
e. hak dan kewajiban anggota; dan
f. pembubaran dan penggunaan kekayaan sisa likuidasi;
harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Perubahan Anggaran Dasar (AD) Perkumpulan mengenai hal lain yaitu:
a. jangka waktu pendirian;
b. perolehan dan penggunaan kekayaan;
c. tata cara pengangkatan, pemberhentian, penggantian
pengurus;
d. hak dan kewajiban pengurus dan Pengawas; dan
e. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan
rapat;
cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia.

3. Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan tidak boleh dilakukan pada saat Perkumpulan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

BAB X
PEMBUBARAN ORGANISASI & LIKUIDASI

Pasal 16
Pembubaran Organisasi

1. Pembubaran SWI hanya bisa dilakukan melalui Musyawarah Nasional (MUNAS) atas usulan Pendiri dan sedikitnya dua pertiga (2/3) SWI seluruh Indonesia baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta disetujui sedikitnya dua pertiga suara (2/3) peserta Munas.

2. Apabila SWI dinyatakan bubar, maka Musyawarah Nasional (MUNAS) berkewajiban membentuk tim likuidasi untuk menyelesaikan utang-piutang organisasi dan menyerahkan sisa kekayaan SWI kepada badan-badan sosial.

Pasal 17
Likuidasi

1. Dalam hal Perkumpulan dibubarkan, maka tiga (3) anggota Pengurus Perkumpulan ditunjuk sebagai likuidatur yang melaksanakan likuidasi;

2. Setelah pembubaran, maka seluruh harta kekayaan Perkumpulan akan diserahkan kepada badan sosial atau perkumpulan lain yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan perkumpulan;

3. Likuidator atau kurator (dalam hal Perkumpulan dinyatakan pailit) yang ditunjuk melakukanpemberesan kekayaan Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan proses likuidasinya diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia;

4. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada jumlah seluruh Anggota Perkumpulan, Pengurus dan Pengawas;

5. Likuidator atau kurator terhitung sejak likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dalam hal tersebut tidak dilakukan, maka pembubaran Perkumpulan tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

BAB XII
PENUTUP DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 18
1. Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga maupun dalam peraturan lain, dan akan diputuskan/ditetapkan oleh Rapat khusus untuk hal yang dimaksud.

—–******——

%d blogger menyukai ini: