ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER) WARTAWAN INDONESIA

BAB I
MAKNA LAMBANG DAN ATRIBUT

Pasal 1
Makna lambang/logo sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar (AD) adalah semangat menjalankan peran dan fungsi pers dalam komitmen, konsekwen, konsistensi dan profesional, serta selalu solid menggapai Visi dan Misi SWI
Pasal 2
Selain seperti yang disebutkan Pasal 3 Anggaran Dasar (AD), ditambah lambang/logo kotak persegi dengan pinggiran warna merah didalamnya bertuliskan sekber wartawan warna merah dan Indonesia warna hitam.

Pasal 3
Atribut
Atribut SWI diantaranya :
Kartu Tanda Anggota yang diterbitkan DPP
Bendera pataka
Jas/Jasket dengan ketentuan warna dasar kream muda dengan logo ukuran proporsional. Dan Pin ukuran 1,5 inchi

BAB II
ANGGOTA

Pasal 4
Keanggotaan SWI terbuka untuk:
a. reporter, pewarta foto, video journalist, juru
kamera;
b. editor/redaktur, kurator berita, produser siaran
berita, editor foto berita, editor video berita;
c. periset berita;
d. kolumnis;
e. karikaturis;
f. perancang grafis berita;
g. penulis cuplikan berita di televisi dan jejaring
sosial;
h. pembaca berita di televisi dan radio;
i. jangkar berita (news anchor); dan
j. jurnalis warga dan jurnalis mahasiswa.

Pasal 5
Syarat menjadi anggota SWI:
a. warga negara Indonesia;
b. Masih aktif melakukan kegiatan jurnalistik;
c. mendapat rekomendasi dari 3 (tiga) anggota SWI;
d. bukan anggota organisasi profesi kewartawanan lain
yang berbadan hukum;
e. bagi WNI yang tinggal di negara lain, maka
pendaftarannya sesuai dengan tempat penerbitan
paspor;
f. calon anggota ditandai dengan pengisian formulir
pendaftaran calon anggota yang dilengkapi dengan
fotocopi KTP, KTA Media dan penyerahan bukti karya
jurnalistik;
g. mengikuti prosedur rekrutmen anggota SWI.

Pasal 6
Rekrutmen anggota SWI dilaksanakan oleh Pengurus di tingkat wilayahnya dengan prosedur sebagai berikut:
a. seleksi administratif atas berkas pendaftaran yang
diserahkan calon anggota;
b. tes wawancara terhadap calon anggota;
c. pembekalan terhadap calon anggota;
d. penetapan calon anggota sebagai anggota SWI
e. Menandatangani Pakta Integritas
f. Menerima KTA SWI yang hanya diterbitkan oleh DPP SWI

Pasal 7
Hak-hak anggota
a. hak partisipasi yaitu hak untuk ikut serta dalam
kegiatan yang diselenggarakan oleh SWI;
b. hak bicara yaitu hak untuk mengajukan saran dan
kritik baik secara lisan maupun tulisan;
c. hak membela diri jika dikenai sanksi organisasi;
d. hak memilih dan dipilih menjadi pengurus;
e. hak mengikuti diklat-dikat dan Uji Kompetensi
Wartawan yang dilaksanakan SWI

Pasal 8
Kewajiban anggota
a. mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
Peraturan Organisasi dan aturan lainnya organisasi;
b. menjaga nama baik SWI;
c. mematuhi Pakta Integritas;
d. melaksanakan Kode Etik organisasi;
e. membayar iuran anggota.

Pasal 9
Larangan Anggota:
Setiap anggota SWI dilarang:
a. melakukan dan terlibat dalam tindak kejahatan: hak
asasi manusia, ekonomi, korupsi, lingkungan hidup,
ketenagakerjaan, perempuan dan anak;
b. menyalahgunakan organisasi untuk kepentingan pribadi
atau kelompok/golongan;
c. merangkap anggota organisasi kewartawanan lain;
d. merangkap pekerjaan atau posisi yang dapat mengganggu
independensi profesi wartawan, yakni:
aparatur sipil negara (ASN), kecuali bertanggung jawab dan/atau bekerja dalam bidang redaksi/ pemberitaan di lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI serta LKBN Antara;
2. anggota TNI/Polri dan/atau intelijen;
3. aparat penegak hukum (penyidik, jaksa atau
hakim);
4. advokat kecuali pengacara publik;
5. komisioner, anggota, pejabat atau staf lembaga
negara, kecuali komisioner Komisi Penyiaran
Indonesia dan Komisi Informasi, serta anggota
Dewan Pers;
6. komisaris, direksi atau karyawan BUMN dan BUMD;
7. humas di lembaga, institusi, perusahaan, kampus
maupun sekolah milik negara maupun swasta;
8. pengurus dan/atau anggota partai politik serta
organisasi sayapnya;
9. tim pemenangan dalam pemilu legislatif, pilpres
dan/atau pilkada;
10. pekerjaan dan/atau posisi lain yang berdasar
fatwa Dewan Etik DPP SWI berpotensi mengganggu
independensi sebagai jurnalis.

Pasal 10
Pelanggaran Aturan Organisasi dan Etik
(1) Pelanggaran anggota terhadap ketentuan yang termuat
didalam AD, ART, Peraturan Organisasi dan aturan
turunannya adalah pelanggaran aturan organisasi
(2) Pelanggaran anggota terhadap ketentuan Kode Etik
disebut pelanggaran etik.

Pasal 11
Berhentinya Keanggotaan
Keanggotaan berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. berhenti dari profesi jurnalis;
d. dipecat.

Pasal 12
Pemecatan Anggota
Pemecatan dapat dilakukan apabila melanggar aturan organisasi dan/atau etik yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, dan/ atau Pakta Integritas
Pemecatan dilakukan oleh pengurus setelah dilakukan pemanggilan yang bersangkutan dan mendapat rekomendasi Dewan Etik.

Pasal 13
Rehabilitasi
Pengurus SWI wajib merehabilitasi anggota yang terbukti tidak melanggar aturan organisasi dan atau etik.

Pasal 14
Anggota Kehormatan
(1) Anggota kehormatan dapat diberikan kepada orang-
orang yang berjasa bagi kebebasan pers.
(2) Pengurus dapat merekomendasikan seseorang yang
berjasa bagi jurnalisme dan atau bagi SWI menjadi
Anggota Kehormatan.
(3) Anggota kehormatan diusulkan oleh pengurus SWI dan
ditetapkan dalam Munas/Muswil dan/atau Musda
(4) Anggota Kehormatan tidak memiliki hak memilih dan
Dipilih menjadi pengurus.

BAB III
MUNAS

Pasal 15
Ketentuan Umum
Musyawarah Nasional (MUNAS) merupakan kekuasaan
tertinggi SWI dan diselenggarakan setiap 5 (lima)
tahun.
(2) Munas diadakan untuk:
a. menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga, Kode Etik,Peraturan Organisasi, dan
Pokok-pokok Program Kerja selama 5 (lima) tahun;
b. memilih dan menetapkan Ketua Umum, Sekretaris
Jenderal dan Bendahara Umum;
c. menerima atau menolak laporan pertanggung
jawaban Pengurus;
d. memilih dan menetapkan anggota Dewan Etik SWI
Pusat;
e. menetapkan Anggota kehormatan atas usul Pengurus
Pusat, Wilayah dan Daerah.

(3) Munas dapat membuat badan otonom atau komite untuk
melaksanakan hal-hal yang bersifat khusus.
(4) Materi Munas disiapkan oleh Pengurus Pusat.
(5) Kepanitiaan, lokasi dan anggaran kongres ditetapkan
oleh Pengurus Pusat, selambat-lambatnya empat bulan
sebelum hari H pelaksanaan Munas.

Pasal 16
Ketentuan Khusus
(1) Peserta Munas terdiri atas anggota SWI, delegasi SWI
Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pengurus Pusat, dan
Dewan Etik.
(2) Pengurus DPW dan DPD harus sudah menerima bahan-
bahan kongres yang terdiri dari Laporan Pertanggung-
jawaban, draf Tata Tertib, draf AD/ ART, draf Kode
Etik, dan usulan pokok-pokok program kerja paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanan Munas.
(3) Munas dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh lebih
dari separuh delegasi DPW dan DPD.
(4) Delegasi DPW dan DPD memiliki hak memilih dan
Hak dipilih menjadi pengurus DPP SWI.
(5) Anggota SWI yang menghadiri Munas memiliki hak
bicara, hak memilih dan hak dipilih.

Pasal 17
Delegasi munas
Degelasi untuk DPP adalah seluruh pengurus DPP
Delegasi untuk DPW sedikitnya 5 orang
Delegasi untuk DPD sedikitnya 2 orang

Pasal 18
Syarat Calon Ketua Umum, Sekretaris Jenderal
dan Bendahara Umum
Persyaratan Calon Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum adalah:
a. anggota SWI;
b. pernah menjadi Pengurus DPP/DPW/DPD minimal 1 periode
b. komitmen, dedikasi, dan loyalitas kepada organisasi
sudah teruji;
c. hadir saat Munas;
d. dicalonkan minimal oleh 1/3 Peserta Munas;
e. memenuhi persyaratan lain yang dirumuskan dalam Tata
Tertib Munas.

Pasal 19
Munas Luar Biasa
(1) Munas Luar Biasa dapat dilakukan apabila Ketua Umum dan
atau Sekretaris Jenderal dana atau Bendahara Umum
melanggar AD/ART dan atau tidak dapat menjalankan
tugas-tugas organisasi sebagaimana mestinya.

(2) Munas Luar Bisa dilakukan atas usulan sedikitnya
setengah jumlah DPW dan dua pertiga jumlah DPD SWI.

BAB IV
SWI WILAYAH DAN DAERAH
Pasal 20
(1) SWI tingkat Wilayah dan Daerah bisa dibentuk apabila
memiliki sedikitnya 15 anggota.
(2) Pengesahannya ditetapkan oleh SWI Pusat.

Pasal 21
Otonomi
SWI Wilayah dan Daerah memiliki otonomi dalam hal:
a. penerimaan anggota;
b. pemilihan pengurus;
c. membuat atribut SWI selain Jas/Jasket: topi,hem,
kaos, tas, dsb;
c. pembuatan dan pelaksanaan program;
d. pencarian sumber dana untuk pelaksanaan program;

Pasal 22
Muswil dan Musda

(1) Muswil dan/atau Musda merupakan kekuasaan tertinggi SWI
di daerah tingkat 1 dan/atau daerah tingkat 2 dan
diselenggarakan setiap 5 (lima)tahun sekali.
(2) Muswil dan/atau Musda mengundang seluruh anggota
sebagai peserta dan perwakilan Pengurus Pusat.
(3) Muswil dan/atau Musda dilaksanakan oleh panitia yang
dibentuk oleh Pengurus SWI DPW/DPD.

(4) Pengambilan keputusan dalam Muswil dan/atau Musda
dilakukan berdasar mufakat dan atau suara terbanyak
melalui pemungutan suara.
(5) Draf materi dan tata tertib Muswil dan/atau Musda
dibuat oleh pengurus DPW/DPD atau tim yang dibentuknya.
(6) Muswil dan/atau Musda diadakan untuk:
a. memilih dan menetapkan Ketua dan Sekretaris SWI
dan Bendahara DPW/DPD;
b. menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban
Pengurus DPW/DPD sebelumnya;
c. memilih dan menetapkan anggota Dewan Etik;
d. menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja SWI DPW/DPD;
(7) Keputusan hasil Muswil dan/atau Musda dilaporkan kepada
DPP yang selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan.

BAB V
PENGURUS

Pasal 23
Pengurus dipilih dari Anggota SWI yang selama dua (2)
tahun telah menjadi anggota aktif;
Pengurus dipilih, diangkat dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional (Munas)untuk DPP dan Muswil untuk DPW serta Musda untuk tingkat DPD;
Penggantian pengurus antar waktu dapat dilakukan melalui Rapat khusus yang diadakan untuk itu.

Pasal 24
Hak dan kewajiban
Pengurus berkewajiban untuk :
Menjalankan tugas kewajibannya sesuai dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
b. Membuat peraturan-peraturan yang dianggap perlu dan berguna untuk Perkumpulan dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
c. Mengatur urusan umum dan melaksanakan keputusan- keputusan Musyawarah Nasional (Munas)dan atau Muswil untuk DPW serta Musda untuk tingkat DPD;
d. Bertanggung jawab atas segala tugas yang menjadi
kewajibannya.

2. Pengurus Perkumpulan berhak untuk :
a. Menentukan dan menjalin kerjasama sinergis dengan pihak lain baik perorangan, organisasi/badan, pemerintah maupun swasta;
b. Mengoptimalisasikan sumber-sumber pembiayaan dari berbagai kegiatan usaha dan program kerja;
c. Menggali sumber-sumber pembiayaan dengan cara-cara sah dan halal;
d. Ketua dan Sekretaris menandatangani surat-surat resmi Perkumpulan, dalam hal pengeluaran dan/atau penerimaan uang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara.

Pasal 25
Struktur

Dewan Pimpinan Pusat(DPP)
– Dewan Pembina
– Dewan Etik
– Pengurus
Pengurus terdiri:
Ketua Umum
– 2 Wakil Ketua Umum
– Ketua-ketua Bidang:
Bidang OKK
Bidang Diklat dan Pengembangan Profesi
Bidang Humas & Hubungan Antar lembaga
Bidang Litbang/Riset & Data
Bidang Media Massa
Bidang Budaya, Seni dan Pariwisata
Bidang Advokasi dan Hukum
Bidang Pengelolaan CSR
Bidang Perempuan
Sekretaris Jenderal
2 Wakil Sekretaris Jenderal
Bendahara Umum
2 Wakil Bendahara
Kepala – Kepala Departemen
Keanggotaan dan Kaderisasi
Workshop dan Kompetensi
Hubungan antar lembaga
Penerbitan cetak dan online
Penyiaran dan Elektronik
Film dan budaya
Lingkungan dan Kesehatan
Pendidikan dan Kepemudaan
Pemberdayaan perempuan
Sosial dan Ekonomi
Ketua/Direktur Lembaga
Lembaga Kajian Sekber Wartawan (LKSW)
Koperasi Sekber Wartawan Sejahtera (SWS)
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)
Untuk Lembaga di tingkat DPW dan DPD adalah
kedudukannya sebagai cabang

2. Dewan Pimpinan Wilayah(DPW)
– Dewan Pembina
– Pengurus
Pengurus Terdiri
Ketua
2 Wakil Ketua
Sekretaris
2 Wakil sekretaris
Bendahara
2 Wakil bendara
Kepala – Kepala Departemen
Keanggotaan dan Kaderisasi
Workshop dan Kompetensi
Hubungan antar lembaga
Penerbitan cetak dan online
Penyiaran dan Elektronik
Seni, budaya dan pariwisata
Pemberdayaan perempuan
Sosial dan Ekonomi
Advokasi dan Hukum

3. Dewan Pimpinan Daerah(DPD)
– Dewan Pembina
– Pengurus
Pengurus terdiri :
1. Ketua
– 2 wakil Ketua
2. Sekretaris
– 1 Wakil sekretaris
3. Bendahara
– 1 Wakil bendara
4. Kepala – Kepala Departemen
Kaderisasi dan keanggotaan
Diklat dan Pengembangan SDM
Humas dan antar lembaga
Media Massa
Budaya, Seni & Pariwisata
Perempuan
Sosial dan Ekonomi
Advokasi dan Hukum

BAB VI
DEWAN ETIK

Pasal 26
Dewan Etik adalh Pengawas
Dewan Etik terdiri dari Dewan Etik Pusat
Dewan Etik dipimpin oleh ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Etik.
Dewan Etik dapat memberikan sanksi berupa teguran, peringatan dan pembekuan kepengurusan, apabila Pengurus terbukti melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi serta Kode Etik serta tidak melaksanakan kewajiban sebagai pengurus selama 1(satu) tahun berjalan;
Pembekukan Pengurus harus dengan persetujuan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP.)

Pasal 27
Anggota
1. Anggota Dewan Etik memikili kompetensi di bidang:
a. Jurnalisme;
b. Hak Asasi Manusia;
c. Hukum;
d. keorganisasian;
e. keuangan.
2. Dewan Etik beranggotakan sedikitnya 5 (lima) orang yang
ditetapkan dalam Munas untuk masa kerja 5 (lima) tahun.

Pasal 28
Tugas dan Kewajiban
(1) Dewan Etik bertugas:
a. mengawasi pelaksanaan Kode Etik Anggota SWI;
b. memeriksa dan meneliti pelanggaran Kode Etik
dilakukan oleh anggota.
(2) Dewan Etik wajib:
a. memanggil anggota yang diduga melanggar Kode
Etik;
b. memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran
Kode Etik;
c. merekomendasikan kepada pengurus untuk
menjatuhkan sanksi atau rehabilitasi;
d. memberi saran dan pertimbangan dalam penyusunan
atau perubahan Kode Etik.

Pasal 29
Wewenang
(1) Dewan Etik berwenang menangani kasus dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan anggota
(2) Dewan Etik berwenang mengambil alih penanganan kasus dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan sejumlah anggota dari dua atau lebih DPW SWI.
(3) Dewan Etik berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau penafsiran ketentuan Kode Etik yang berlaku, baik atas permintaan maupun tidak.
Pasal 30
Sidang

(1) Dewan Etik bersidang minimal 2 kali setahun, yang
anggaran dan penyelenggaraannya disiapkan oleh
Dewan etik.
(2) Sidang khusus dilaksanakan bilamana dianggap perlu
(2) Sidang dipimpin oleh Ketua Dewan Etik
(3) wajib menginformaskan secara tertulis rekomendasi hasil
sidang Dewan Etik kepada Pengurus Pusat

BAB VII
RAPAT-RAPAT

Pasal 31
Rapat dalam Organisasi SWI:
Rapat Pengurus:
a. Rapat Kerja Nasional dan/atau Wilayah/Daerah;
b. Rapat Koordinasi Nasional dan/atau Wilayah/Daerah
b. Rapat Pleno Pengurus;
c. Rapat Mingguan;
d. Rapat Bidang;
e. Rapat Kepanitiaan atau Tim.
Rapat Umum :
adalah rapat pengurus, dewan etik dan anggota yang dilaksanakan setidaknya 1 kali dalam setahun.
Pengaturan dan wewenang masing-masing rapat diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB VIII
KEUANGAN

Pasal 32
(1) Iuran anggota Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)/tahun
(2) Iuran anggota ditarik secara nasional oleh DPP.
(3) DPP kemudian membagi 25% (Dua puluh lima persen) iuran
anggota tersebut kepada DPW dan 25% kepada DPD.

Pasal 33
(1) Pengurus Pusat wajib mengusahakan dana bagi program-
program nasional sebagaimana ditentukan dalam Rencana
Kegiatan dan Anggaran Tahunan.
(2) Tata cara penyaluran dana yang diusahakan oleh Pengurus
Pusat dan tata cara pelaporan penggunaan dana tersebut
dalam ayat (1), ditentukan dalam aturan khusus.
(3) Pengurus DPP, DPW dan DPD harus mendorong kemandirian
dan mengurangi ketergantungan pada lembaga donor.

Pasal 34
Kriteria sumber dana yang diperbolehkan:
a. sumber-sumber dana yang tidak mengurangi independensi
SWI;
b. sumber dana CSR
C. Sumber-sumber dana yang tidak mengikat dan sah serta
tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar

BAB IX
PERUBAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 35
Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Munas.

Pasal 36
Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan organisasi dan peraturan lainnya.

—–******——

%d blogger menyukai ini: