Dasar Hukum

1. Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 E (3) dan huruf F

2. Akte Pendirian Nomor xxxxxTanggal xxxxx
Dikeluarkan oleh Notaris xxxxx

3. SK Pendirian Perkumpulan Tanggal xxxxx
Dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM cq: Ditjen AHU di Jakarta

4. Surat Keterangan Domisili Lembaga No. xxxxx
Tanggal 16 Desember 2013 – Dikeluarkan oleh Lurahxxxxx dan diketahui oleh xxxxx Nomor xxxxx Tanggal xxxxx

5. Surat Keterangan No. xxxxx
Tanggal xxxxx – Dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Barat dan diketahui oleh Camat xxxxx Nomor xxxxx Tanggal xxxxx

6. Surat Keterangan Tercatat Nomor Inventarisasi: xxxxx
Tertanggal xxxxx – Dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik xxxxx

7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. xxxxx
Tertanggal xxxxx – Dikeluarkan oleh KPP xxxxx

8. Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS, BAB III Pasal 7.

9. Peraturan Dewan Pers Nomor 7/PERATURAN-DP/V/2008 Tahun 2008 tentang PENGESAHAN SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS NOMOR 04/SK-DP/III/2006 TENTANG STANDAR ORGANISASI WARTAWAN SEBAGAI PERATURAN DEWAN PERS

%d blogger menyukai ini: