(AD)

ANGGARAN DASAR (AD)

BAB I
NAMA, BENTUK dan LAMBANG

Pasal 1
Organisasi ini bernama Sekretariat Bersama (Sekber) Wartawan Indonesia, disingkat SWI

Pasal 2
Sekretariat Bersama (Sekber) Wartawan Indonesia berbentuk Perkumpulan

Pasal 3
Lambang SWI adalah mata pena warna hitam, padi kapas dan garis elips berwarna hitam bertuliskan Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia warna merah.

BAB II
PENDIRIAN, JANGKA WAKTU dan TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4
SWI didirikan oleh 5 (lima) orang pendiri pada tanggal 5 bulan Agustus tahun 2020 di Jakarta un-tuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 5
Dewan Pimpinan Pusat SWI berkedudukan di ibukota Negara Republik Indo-nesia, dilengkapi Dewan Pimpinan Wilayah berke-dudukan di ibukota Provinsi dan Pimpinan Daerah berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota di wilayah Negara Republik Indone-sia.

BAB III
ASAS, LANDASAN dan SIFAT

Pasal 6
1. Organisasi SWI ber-asaskan berasaskan Pancasila dan berlan-daskan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) serta amandemen – amandemennya

2. SWI bersifat independen, terbuka dan tidak berafiliasi dengan partai politik.

BAB IV
VISI DAN MISI

Pasal 7
VISI : Terwujudnya Wartawan yang profesional dan sejahtera
MISI :
– Memperjuangkan ke-merdekaan pers yang bebas dan bertanggungjawab
– Memperjuangkan hak publik untuk menda-patkan informasi yang benar dan se-suai fakta
– Menegakan Pers sebagai pilar keempat demokrasi
– Mengembangkan komu-nikasi positif anta-ra pers, masyarakat, dan pemerintah
– Membangun interaksi komunikasi sosial seluruh elemen bangsa dalam rangka men-sukseskan pembangu-nan Indonesia dalam artian luas
– Memberikan pertimbangan dan mengupa-yakan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan pemberitaan pers anggota SWI
– Memberikan pengayoman hukum dan sosial kepada anggota SWI
– Menjadi LSP(lembaga Sertifikasi profesi) Jurnalistik, terlisensi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)

BAB V
KEGIATAN

Pasal 8
Untuk mencapai Visi dan Misi,Perkumpulan menja-lankan kegiatan-kegiatan:
– Menyelenggarakan ke-giatan rutin SWI Fo-rum membahas isu-isu yang terjadi di In-donesia berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi, pen-didikan, kesehatan, seni budaya, lingkungan hidup, dan hukum, sebagai upaya memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi Indonesia
– Meningkatkan kompe-tensi wartawan ang-gota melalui Diklat/Workshop.
– Menyelenggarakan pe-nerbitan media massa baik media cetak, media online,dan/atau media elektro-nik;
– Mendirikan badan usaha – badan usaha;

BAB VI
KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Pasal 9
1. Kekayaan Perkumpulan terdiri dari kekayaan awal yang dihimpun dari iuran para Pendiri, selu-ruhnya berjumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), dan dapat ditambah dengan :
a. Iuran Anggota;
b. Sumbangan atau bantuan yang tidak
mengikat;
c. Wakaf;
d. Hibah;
e. Hibah wasiat; dan
f. Perolehan lain yang tidak berten-tangan dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

2. Kekayaan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas dipergunakan untuk mencapai visi dan misi serta kegiatan Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

3. Untuk dana yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Perkumpulan, wajib disimpan dalam rekening SWI pada bank resmi pemerintah yang ditunjuk oleh Perkumpulan

BAB VII
ANGGOTA DAN ORGAN SWI

Pasal 10
1. Anggota Perkumpulan adalah orang berprofesi wartawan baik media massa cetak, online, radio atau TV dan masih aktif menjalankan tugas jurnalistik
2. Syarat-syarat lain tertuang dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi

Pasal 11
Organ Perkumpulan SWI terdiri :
1. Musyawarah Nasional (MUNAS) di tingkat Nasional, Musyawarah Wilayah (MUSWIL) di tingkat Provinsi dan di tingkat Kabupaten/ Kota Musyawarah Daerah (MUSDA).

– Ketentuan lebih lanjut diatur dalam ART

2. Pengawas
2.1. Pengawas adalah Dewan Etik
2.2. Pengawas sekurang-kurangnya terdiri 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang anggota
2.3. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam ART
3. Pengurus
3.1. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari :
3.1.1. Ketua;
3.1.2. Sekretaris;
3.1.3. Bendahara;
3.2. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam ART

BAB VIII
TAHUN BUKU

Pasal 12
1. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap tahun.
2. Pengurus diwajibkan untuk menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku

Pasal 13
1. Laporan tahunan terse-but memuat sekurang-kurangnya;
a) laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
b) laporan perhitungan tahunan keuangan yang terdiri atas neraca akhir tahun buku yang lalu dan penjelasan atas dokumen tersebut;
c) transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Perkumpulan.
2. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus
3. Dalam hal terdapat anggota Pengurus yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan
harus menyebutkan alasan secara tertulis.
4. Laporan tahunan dimak-sud disahkan oleh Rapat Pleno Anggota se-cara tertulis.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 14
Perubahan Anggaran Dasar (AD) hanya dapat dilak-sanakan berdasarkan kepu-tusan;
1. Musyawarah Nasional (Munas), yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah DPW dan DPD;
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka kepu-tusan ditetapkan berdasarkan persetu-juan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 15
1. Perubahan Anggaran Dasar (AD) Perkumpulan yang meliputi :
a. nama dan tempat kedudukan Perkumpulan;
b. maksud dan tujuan Perkumpulan;
c. kegiatan untuk mencapai tujuan Perkum-
pulan
d. keanggotaan;
e. hak dan kewajiban
anggota; dan
f. pembubaran dan penggunaan kekayaan
sisa likuidasi; harus mendapat persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Perubahan Anggaran Dasar (AD) Perkumpulan mengenai hal lain yaitu:
a. jangka waktu pendirian;
b. perolehan dan penggunaan kekayaan;
c. tata cara pengangkatan, pemberhentian,
penggantian pengurus;
d. hak dan kewajiban pengurus dan Pengawas; dan
e. penetapan tempat dan tata cara penye
lenggaraan rapat; cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan tidak boleh dilakukan pada saat Perkumpulan dinyatakan pailit, kecuali atas per-setujuan kurator.

BAB X
PEMBUBARAN ORGANISASI & LIKUIDASI

Pasal 16
Pembubaran Organisasi

1. Pembubaran SWI hanya bisa dilakukan melalui Musyawarah Nasional (MUNAS) atas usulan Pendiri dan sedikitnya dua pertiga (2/3) SWI seluruh Indonesia baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta disetujui se-dikitnya dua pertiga suara (2/3) peserta Munas.

2. Apabila SWI dinyatakan bubar, maka Musyawarah Nasional (MUNAS) berkewa-jiban membentuk tim liku-idasi untuk menyelesaikan utang-piutang organisasi dan menyerah-kan sisa kekayaan SWI kepada badan-badan sosial.

Pasal 17
Likuidasi

1. Dalam hal Perkumpulan dibubarkan, maka tiga (3) anggota Pengurus Perkum-pulan ditunjuk sebagai likuidatur yang melak-sanakan likuidasi;

2. Setelah pembubaran, maka seluruh harta keka-yaan Perkumpulan akan diserahkan kepada badan sosial atau yang ditunjuk melakukan pemberesan kekayaan Perkumpulan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan proses likuidasinya diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia;

4. Likuidator atau kurator dalam jangka wak-tu paling lambat 7 (tu-juh) hari terhitung sejak tanggal proses li-kuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada jumlah seluruh Anggota Perkum-pulan, Pengurus dan Pengawas;

5. Likuidator atau kurator terhitung sejak likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dalam hal tersebut tidak dilakukan, maka pembubaran Perkumpulan tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

BAB XI
PENUTUP DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 18
1. Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga maupun dalam peraturan lain, dan akan diputuskan/ditetapkan oleh Rapat khusus untuk hal yang dimaksud.

——******———

%d blogger menyukai ini: